Ming. Agu 25th, 2019

Megazio.com

Berita Hari Ini, Kabar Update dan Terpercaya

Tidak Dapat Kelas Mengajar, 6 Orang Guru SMK Minta Dampingan LSM.TIPAN-RI dan KC.FSPMI Labuhanbatu.

  •  
  •  
  •  
  •  

Rantauprapat – Tidak lagi diberi kelas dan mata pelajaran 6 orang guru SMK Pemda Labuhanbatu meminta dampingan oleh LSM TIPAN- RI dan KC.FSPMI Labuhanbatu untuk mendapatkan keadilan atas dugaan sewenang-wenang kepala sekolah terhadap enam orang guru.

6 orang guru yang melapor kepada LSM TIPAN- RI dan KC.FSPMI bernama Adi Prawira, Agustina, Mahyuzar, Cefri Hamdani, Teddi Prayeno dan Marmawani, Sabtu (03/08) menemui pengurus LSM.TIPAN-RI dan KC.FSPMI Labuhanbatu, meminta dampingan untuk mendapatkan keadilan hukum.

Pasalnya ke 6 guru ini tidak lagi diberi mata pelajaran untuk mengajar di SMK Pemda Labuhanbatu tanpa alasan yang jelas, sejak tahun 2018 dan Juli 2019, yang dapat diartikan ke 6 Guru yang sudah mengabdi bertahun -tahun dipecat secara tidak langsung.

Tindakan yang dilakukan APRIANTO.Spd.MM sebagai kepala sekolah yang diduga sewenang-wenang dengan melanggar norma-norma hukum dan HAM tentunya tidak dapat dibenarkan, seharusnya kalau memang ke 6 guru ini tidak dibutuhkan lagi untuk mengajar di SMK Pemda Labuhanbatu, APRIANTO.Spd,MM.

“Selaku kepala sekolah kan seharusnya dapat melakukannya secara baik-baik dengan memanggil ke 6 guru tersebut kemudian menerbitkan surat pemberhentiannya dan memberikan uang pesangon, uang penghargaan masakerja”.

“Guru yang hampir rata-rata pengabdian selama lebih kurang 10 Tahun bahkan ada yang sudah mengabdi selama 38 Tahun,” Sebut Wardin yang didampingi oleh Bernat Panjaitan,SH,M.Hum, ketika di konfirmasi di salah satu Warkop yang ada di Kota Rantauprapat.

Untuk menindak lanjuti permasalahan ini kami akan menyurati instansi dan semua lembaga yang terkait hingga ke Pusat, “Tandas Wardin.

Sedangkan Bernat Panjaitan SH,M.Hum,memberi komentrar.” Sesuai ketentuan pasal 39 UU.No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organiasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

Perlindungan meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sedangkan Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.No.14/2005 dimaksud maka langkah yang dilakukan oleh ke 6 orang Guru menemui pengurus LSM.TIPAN-RI dan KC.FSPMI untuk meminta dampingan gunan mendapatkan perlakuan yang adil sudah sangat tepat” Jelas Bernat Panjaitan SH,M,Hum.

Untuk uang pesangon dan jasa kepada ke 6 Guru tersebut Saya rasa APRIANTO.Spd.MM,selaku kepala sekolah SMK Pemda Labuhanbatu cukup mengerti dan keuangan sekolah cukup memungkinkan untuk membayar itu bila ditinjau dari dana pemasukan ke sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 1.600.000 persiswa pertahun untuk Tahun 2019, dan dari Uang SPP siswa rata-rata sebesar kurang lebih Rp 175.000 per bulan, jumlah siswa keseluruhan sesuai informasi yang disampaikan oleh guru-guru tersebut kurang lebih 600 orang” Tambah Bernat Panjaitan,SH,M,Hum.(Abe)