BPJS - Megazio.com

Cara untuk mendapatkan manfaat maksimal dari Asuransi kesehatan ataupun BPJS Tenagakerja Anda, Agen asuransi maupun BPJS Tenagakerja harus mencakup kesehatan Anda demi kenyamanan anda dalam bekerja. Banyak orang membaca kebijakan ataupun persyarata untuk mendaftar BPJS Tenagakerja maupun Kesehatan, mereka mungkin tidak menyadari bahwa file asuransi mungkin membayar 100% sesuai prosedur tertentu, BPJS Tenaga Kerja terbagi menjadi dua bagian yaitu : BPJS Tenagakerja Mandiri dan BPJS Tenagakerja, sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan, Makmur, mengakui hingga kini pihaknya masih sering mendapatkan pertanyaan serupa. “Memang itu (perbedaan) masih menjadi salah satu pertanyaan yang masih sering kami dapatkan,” kata Makmur yang juga Kepala Bidang SDM BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palu ini. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengganti PT Jamsostek (Persero). Tugas BPJS Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, baik pekerja formal maupun informal. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). “Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan kartu BPJS Kesehatan, keduanya bisa digunakan berobat di Rumah sakit atau puskesemas. Tapi, Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa digunakan saat peserta sakit akibat kerja. Misalnya, kecelakaan kendaraan saat ingin atau pulang kerja, kecelakaan saat kerja, teriris alat kerja dan lain sebagaiya. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan sosial sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan rawat inap. “Jadi, kalau BPJS Kesehatan itu hanya memiliki satu program, yakni khusus untuk memberi perlindungan kesehatan. Kalau meninggal dunia, tidak ada santunan seperti BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Vera. Diketahui, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. Sementara, BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) JKK adalah program perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, yaitu kecelakaan di tempat kerja, di perjalanan dari dan ke tempat kerja, perjalanan dinas, dan penyakit akibat lingkungan kerja. Manfaat dan hak yang diperoleh karyawan adalah: Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, meliputi:Pemeriksaan dasar dan penunjangPerawatan tingkat pertama dan lanjutanRawat inap dengan ruang perawatan setara kelas 1 rumah sakit pemerintahPerawatan intensif (HCU, ICCU, ICU)Penunjang diagnostikPengobatan dengan obat generik dan/atau obat bermerek (paten)Pelayanan khususAlat kesehatan dan implantJasa dokter/medisOperasiTransfusi darah (pelayanan darah)Rehabilitasi medik, penggantian alat bantu (orthose), alat pengganti (prothese), dan gigi tiruanSantunan berbentuk uang, meliputi:Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya P3K, sebesar Rp 1 juta untuk transportasi darat, Rp 1,5 juta untuk transportasi laut, dan Rp 2,5 juta untuk transportasi udaraSantunan upah selama tidak bekerja, 100% untuk 6 bulan pertama, 75% untuk 6 bulan kedua, dan 50% seterusnya hingga sembuhSantunan cacat total tetap sebesar 56 kali upahSantunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah, biaya pemakaman Rp 3 juta, dan santunan berkala 24 kali Rp 200.000.Bantuan beasiswasebesar Rp 12 juta untuk 1 orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan kerjaBantuan untuk kesiapan kembali bekerja (return to work) berupa pendampingan peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mulai dari masuk rumah sakit sampai dapat kembali bekerja. Iuran program JKK seluruhnya ditanggung oleh perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Besarnya iuran tidak sama untuk setiap perusahaan, tergantung pada besar kecilnya risiko lingkungan kerja, sebagai berikut: Tingkat risiko sangat rendah 0,24% upahTingkat risiko rendah 0,54% upah Tingkat risiko sedang 0,89% upahTingkat risiko tinggi 1,27% upahTingkat risiko sangat tinggi 1,74% Jaminan Kematian (JKM) JKM merupakan perlindungan atas risiko kematian peserta yang masih aktif bekerja sebagai karyawan, yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja. Program ini memberikan manfaat dan hak kepada ahli waris berupa santunan tunai total Rp 36 juta, terdiri atas: Santunan sekaligus sebesar Rp 16,2 jutaSantunan berkala 24 kali Rp 200.000 yang dibayar sekaligusBiaya pemakaman Rp 3 jutaBantuan beasiswa Rp 12 juta untuk 1 orang anak dari peserta yang telah memasuki masa iuran 5 tahun Besarnya iuran JKM kategori pekerja penerima upah adalah 0,3 % dari upah yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Jaminan Hari Tua (JHT) JHT merupakan program jaminan dengan manfaat berupa uang tunai yang merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan di atas bunga deposito bank pemerintah. Hak ini dibayarkan sekaligus apabila peserta: Mencapai usia 56 tahun atau pensiunMeninggal duniaCacat total tetap Pensiun yang dimaksud termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK, sedang tidak aktif bekerja di mana pun, atau meninggalkan wilayah Indonesia selamanya. Jika pada usia 56 tahun, peserta masih bekerja dan menunda mengambil manfaat JHT, maka pembayarannya dilakukan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. Manfaat JHT juga dapat diambil sebagian sebelum peserta mencapai usia 56 tahun, dan hanya dapat dilakukan satu kali, apabila telah memenuhi masa kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan: Diambil maksimal 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiunDiambil maksimal 30% dari total saldo untuk uang perumahan Iuran JHT adalah 5,7% dari upah, di mana perusahaan membayar 3,7% dan karyawan menanggung 2% persen dari potong gaji. Jaminan Pensiun (JP) Program ini merupakan jaminan sosial yang bertujuan mempertahankan taraf kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan bulanan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat dan hak yang diperoleh peserta adalah: Pensiun Hari Tua: uang tunai bulanan bagi peserta yang memenuhi masa kepesertaan 15 tahun, yang diberikan saat memasuki usia pensiun sampai meninggal duniaPensiun cacat: uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan atau penyakit sampai peserta meninggal dunia atau dapat bekerja kembali.Pensiun Janda/Duda: uang tunai bulanan untuk ahli waris dari peserta yang meninggal dunia dengan kepesertaan kurang dari 15 tahun, diberikan hingga ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi.Pensiun Anak: uang tunai bulanan untuk anak (maksimal 2 orang) dari peserta yang meninggal dunia dengan kepesertaan kurang dari 15 tahun, diberikan hingga anak berusia 23 tahun atau bekerja atau menikah.Pensiun Orang Tua, uang tunai bulanan diberikan kepada orang tua sebagai ahli waris dari peserta lajang yang meninggal dunia dengan masa iuran kurang dari 15 tahunManfaat Lumpsum, peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, tetapi berhak mendapat manfaat berupa akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan apabila: 1) Peserta memasuki usia pensiun dan masa iuran kurang dari 15 tahun2) Peserta cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal density rate 80%3) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun dan minimal density rate 80% Nilai pensiun bulanan yang diterima peserta atau ahli waris maksimal 40% dari upah. Sedangkan iuran JP adalah 3% dari upah. Karyawan membayar 1% dan perusahaan menanggung 2%. Berikut rangkuman iuran Jamsostek BPJS Tenaga Kerja: Program BPJS TKIuranDibayar PerusahaanDibayar PesertaJKKRisiko sangat rendah 0,24% x upahRisiko rendah 0,54% x upahRisiko sedang 0,89% x upahRisiko tinggi 1,27% x upahRisiko sangat tinggi 1,74% x upah Seluruhnya–JKM0,3% x upah Seluruhnya–JHT5,7% x upah 3,7%2%JP3% x upah2%1% Sebagai contoh, seorang karyawan bekerja di perusahaan yang termasuk lingkungan kerja kategori risiko sangat rendah, mengikuti keempat program Jamsostek. Jika ia menerima upah sebulan Rp 4.000.000, maka iurannya sebagai berikut: Iuran JKK risiko sangat rendah dibayar perusahaan: 0,24% x Rp 4.000.000 Rp 9.600 Iuran JKM dibayar perusahaan: 0,3% x Rp 4.000.000 Rp 12.000Iuran JHT dibayar perusahaan: 3,7% x Rp 4.000.000 Rp 148.000Iuran JHT dibayar karyawan: 2% x Rp 4.000.000 Rp 80.000Iuran JP dibayar perusahaan: 2% x Rp 4.000.000 Rp 80.000Iuran JP dibayar karyawan: 1% x Rp 4.000.000 Rp 40.000 Jadi, di slip gaji karyawan, upah akan dipotong Rp 120.000 untuk iuran JHT dan JP. Setelah menghitung dan memotong iuran dari gaji karyawan, maka perusahaan wajib menyetorkan iuran Jamsostek maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan membayar dapat berakibat denda 2% dari total iuran.

Manfaat Asuransi Bagi Tenagakerja, Cara Mendapatkan BPJS Kesehatan Anda