Pilkada Sumut 2020 Ditunda, Dananya Direalokasikan Untuk Covid-19 - Megazio

Home / Berita Daerah / COVID-19 / Sumatera Utara

Selasa, 31 Maret 2020 - 10:57 WIB

Pilkada Sumut 2020 Ditunda, Dananya Direalokasikan Untuk Covid-19

Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada hari Senin (30/3)

Penyebaran virus corona baru atau Covid disepakati agar pelaksanaan pilkada serentak tersebut diundurkan. Dokumen kesepakatan itu ditandatangani oleh lima pejabat yang hadir dalam rapat.

Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo mengatakan penundaan ini berkaitan dengan pandemi Virus Covid-19 yang sedang terjadi.

Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Dia berharap aturan segera dibuat dan segera disahkan di DPR.

“Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus,” ujar dia.

Ketua KPU Arief Budiman menyerahkan ketentuan yang diubah terkait tahapan pilkada kepada pemerintah.

Pihaknya mengusulkan beberapa ketentuan, seperti kewenangan KPU membatalkan pilkada.

Arief menuturkan berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), kewenangan pembatalan pilkada hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Baca juga :  Potret Labura Bagi Masker Gratis ke Warga Untuk Melawan Corona

Adapun empat hal yang disepakati dalam rapat

  1. Melihat perkembangan pandemi Covid 19 yang hingga kini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.
  2. Pelaksanaan Pilkada Lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR. Baca Juga Arief Poyuono: Pilkada Harus Diundur, Rakyat Jangan Datang Kalau Ada Kampanye Bakal Calon
  3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
  4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasikan dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid 19.

Share :

Baca Juga

Berita Daerah

Alamat Situs Streaming Filmapik Terbaru Pengganti Indoxxi dan Layarkaca21

Berita Daerah

Olahan Makanan dari Pisang Goroho Cokelat Keju

Berita Daerah

Link Terbaru Indoxxi, Layarkaca21, Duniafilm21 | Situs Nonton Juraganfil Gratis 2020

Berita Daerah

Pembenahan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg untuk Warga Miskin

COVID-19

Viral Lagu Corona Diciptakan 30 tahun lalu, Ternyata Ini Kejelasannya

Berita Daerah

Management & SP-BUN BASIS PTPN-III Rantauprapat Lakukan Penyemprotan Cegah Wabah Corona

Berita Daerah

Wujud Patung Gajah Mungkur Seharga Rp 1 M, Bagaimana Pendapat Anda?

Berita Daerah

Di Indonesia PNS Pria Boleh Berpoligami, ASN Wanita Tidak Dilarang Berpoliandri