Ming. Agu 25th, 2019

Megazio.com

Berita Hari Ini, Kabar Update dan Terpercaya

Menteri Saja Ada Tamatan SMP, Mengapa Honorer K2 Daftar PPPK Harus S1?

  •  
  •  
  •  
  •  

Guru honorer K2 menyetujui dengan persyaratan ijazah S1 dan sertifikat pendidik dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada Oktober mendatang.

Pasalnya, banyak di antara mereka yang belum sarjana dan bersertifikasi.

Menurut Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto, jumlah tersebut merupakan jumlah 69.533 guru honorer K2 yang memenuhi kualifikasi S1 dan usia di atas 35 tahun.

Kemudian ditambah dengan 74.794 guru honorer K2 tua yang tidak memenuhi kualifikasi S1. Juga guru honorer K2 yang tidak lulus CPNS sebanyak 6.541 orang.

Disetujui juga, 74.794 guru yang belum menyelesaikan S1 menyelesaikan pendidikannya. Sebab, syarat menjadi guru PPPK harus berijazah paling rendah S1.

Dia senang jika untuk guru harus punya ijazah S1. Sementara itu, jabatan tinggi negara hanya bisa terdiri dari SMP saja karena kaya pengalaman.

“Apa bedanya kami dengan menteri tersebut. Kami juga sangat kaya pengalaman dan penderitaan.

Mengajar puluhan tahun dengan gaji rendah masih bertahan sampai saat ini,” kata Dyna, guru honorer K2 dari Kabupaten Cianjur kepada JPNN.com, Jumat (9/8).

Pemerintah, lanjut anggota Aliansi K2 Indonesia (AK2I) ini, mestinya bercermin di kaca raksasa untuk melihat kebijakannya apakah memenuhi syarat atau tidak.

Jangan malah mempersulit golongan teraniaya.

“Sungguh-sungguh. Menteri hanya ada yang hanya tamat SMP. Sementara honorer K2 harus sempurna dengan segudang persyaratan,” cetusnya.

Dia bertanggung jawab, jika pemerintah mau adil, dalam pencalonan menteri harus ada tes tes berbantuan komputer (CAT) untuk uji kemampuan.

Menerima menteri yang akan mengeluarkan berbagai kebijakan.

“Memilih menteri juga harus ditest CAT SKB (pemilihan kompetensi bidang) biar adil.

Saya yakin pasti banyak yang berguguran dan paling stroke,” tambah Sunandar, guru honorer K2 Pati.

Sementara Ketum AK2I Edy Kurniadi alias Bhimma mengatakan, aturan persyaratan mendaftar PPPK dibuat pemerintah.

Dan itu bisa diubah jika pemerintah mau memperjuangkan nasib kehormatan K2.

Hanya aturan Allah SWT yang tidak bisa diubah manusia.

“Yang pasti-pasti saja sekarang. Aturan mudah jangan dipersulit. Aturan sulit permudah saja.

Jika ada yang mempersulit kecepatan memecahkan penghargaan K2 untuk jadi ASN maka solusinya sederhana, rapatkan barisan untuk kehormatan K2 Indonesia.

Satukan tekad dan bantuan untuk mendobrak sumbatan yang coba dicari” masa depan honorer K2 Indonesia, “tuturnya.

Sumber : jpnn.com