Ming. Agu 25th, 2019

Megazio.com

Berita Hari Ini, Kabar Update dan Terpercaya

Karena Difabel Kelulusan CPNS Dibatalkan, Dokter gigi Romi Angkat Bicara

  •  
  •  
  •  
  •  

Dokter gigi Romi Syofpa Ismael, yang kelulusannya dianulir dalam pemilihan calon pegawai negeri (CPNS) karena kondisi fisiknya, mengatakan akan menggugat Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat jika mediasi dengan kementerian buntu, Drg Romi menjadi difabel karena paraplegia sejak 2016 lalu.

Romi berharap mediasi yang diperoleh yang didukung nasibnya. Jika tidak, Romi, melalui kuasa hukumnya dari LBH Padang, Wendra Rona Putra, akan tetap melanjutkan rencana pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Romi, tungkai menyebabkan berkurangnya karena paraplegia setelah melahirkan anak pada bulan Juli 2016. Paraplegia terjadi akibat pada susunan sistem saraf yang menghubungkan otot-otot anggota tubuh bagian bawah.

Akan tetapi, perlu ini dihentikan profesinya sebagai dokter gigi yang sudah ia jalankan sejak beberapa tahun sebelumnya. Ia kembali berpraktik dengan menggunakan kursi roda di Puskesmas Talunan, Solok Selatan, dengan status tenaga harian lepas.

Menurutnya, kondisinya yang harus diduduki di atas kursi roda tidak merintanginya.

Selain itu, menurut Romi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mengklaim bahwa ia telah mengundurkan diri dari proses tes CPNS “atas permintaan sendiri”.

“Padahal, saya tekankan lagi, saya tidak pernah membuat surat, menyetujui, atau menyetujui secara lisan, itulah saya mengundurkan diri sebagai CPNS di Solok Selatan,” ungkapnya.

Dalam pengumuman Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Solok Selatan sebelumnya, diumumkan dinyatakan lulus tes CPNS setelah disetujui pemilihan, sementara disetujui mencatat bahwa ia memiliki penyakit paraplegia yang dianggap tidak akan mengubah performanya dalam menjalankan tugas sebagai dokter gigi.

Firdaus Firman, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berdalih bahwa: “Orang yang mana pun boleh ikut serta dalam formasi umum. Tapi dalam formasi umum dapat ditentukan persyaratan, itu (tidak terpenuhinya permintaan) yang mungkin dapat diubah dan digunakan oleh kawan-kawan di pansel yang menyebabkan dokter gigi Romi tidak bisa lulus. “

Berbeda dengan Romi, menurutnya Romi hanya lulus dalam tes kemampuan dan kemampuan bidang, namun gagal dalam tes kesehatan.

“Menurut catatan yang dikeluarkan, (Romi) pembaharuan mengenai kesehatan. Jadi, lulus ujian lulus, jika sebagian besar kawan-kawan mengatakan (ia) telah selesai lulus, udah keluar NIP (jumlah anggota dewan) kemudian dihapus, bukan seperti itu , “jelasnya.

Sebagai informasi, formasi umum merupakan satu dari dua formasi yang dipersiapkan pemerintah untuk menjaring peserta tes CPNS 2018.

Formasi umum dapat diikuti semua orang dari latar belakang belakang, sementara formasi khusus dapat diikuti peserta dengan kriteria khusus, di dalam pembahasan disabilitas, yang terbaik berpredikat cum laude, untuk olahragawan berprestasi internasional.

Sementara itu, Romi tidak menerima keputusan yang dianggapnya “sepihak”.

Menurutnya, partisipasinya dalam formasi umum tes CPNS 2018 lalu tetap sah. Bahkan, menurutnya, hasil tes yang menunjukkan nilainya menjadi salah satu yang terbaik menjadi pembuktian yang patut diapresiasi.

“Saya, sebagai salah satu difabel, itu tidak boleh disetujui tidak mampu, tidak boleh (disetujui) bersaing dengan peserta umum,” tuturnya dengan suara lantang.

“Kemarin kan saya mampu bersaing dengan peserta umum, berarti saya punya kemampuan,” imbuhnya, “harusnya saya minta penghargaan, disetujui langkah saya untuk menjadi CPNS.”

Minimnya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas

Kasus pembatalan kelulusan tes CPNS Romi akibat disabilitasnya menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Mediasi yang memimpin Kemenko PMK yang diikuti oleh beberapa lembaga, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, Kemen PAN-RB dan Kementerian Sosial. Mediasi tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas kasus yang ditawarkan Romi.

Kuasa hukum Romi dari LBH Padang, Wendra Rona Putra, tergantung hasil pertemuan selanjutnya untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil klien dan kliennya.

“(Kami harap) rekomendasinya tentu saja akan meminta pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk segera merevisi atau mencabut pembatalan SK itu,” tuturnya.

Ia menganggap pemerintah harus dapat melihat jernih kasus tersebut. Menurutnya “harusnya pada posisi ini tidak perlu lagi diputar, karena berkaca pada UU Disabilitas saja harusnya sudah jelas”.

Nyimas Aliyah, asisten deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa “spiritnya adalah mencarikan solusi yang paling baik, yang tidak ada (pihak) yang dirugikan”.

Nyimas menggarisbawahi tentang kasus yang menyebabkan Romi menjadi contoh masih lemah atas perlindungan terhadap kelompok disabilitas di masyarakat.

“Ini merugikan perempuan, kelebihan perempuan itu adalah ketidakmampuan perempuan. Kelompok ini paling rentan untuk mendapatkan berbagai kesulitan,” tutur Nyimas.

Sementara itu, Maulani Rotinsulu, ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), menyatakan bahwa kasus Romi adalah kasus yang bertentangan.

“Kasus ini adalah kasus diskriminatif, baik dari segi sistem (sehat jasmani rohani), maupun pembatalan keputusan karena alasan disabilitasnya,” ungkap Maulani kepada BBC News Indonesia, melalui pesan singkat (29/07).

Menurutnya, peran pemerintah belum optimal dalam mengedukasi masyarakat akan mengundang warga difabel di tengah mereka.

“Mengkhususkan pada peningkatan pemahaman atas bagaimana perlindungan hak, atau juga pemenuhan hak disabilitas bagi para pejabat pemerintah atau pejabat publik,” katanya.

Maulani mempertimbangkan perspektif pemerintah dalam penanganan warga difabel “belum beranjak dari sikap karitatif (belas kasihan) dan stigma ketidakmampuan”.