Dukungan DPR mengatasi Wabah COVID-19 ( Politik)


Langsung aja ke Tujuan awal.,

Komisi IX DPR RI mulai memanggil semua menteri yang terkait prihal penangangan COVID19, Anda jangan berkerut kening bila para menteri tidak mengatakan masalah COVID19 ini ringan dan kecil.

Mereka datang dengan wajah penuh prihatin. Ketua BNPB berwajah sedih mengatakan bahwa data yang diberikan oleh Menteri Kesehatan tidak sinkron dengan Daerah.

Data kemungkinan terkena Pandemi COVID19 sangat besar. BNPB berpatokan kepada analisa BIN. Jumlahnya akan mencapai ratusan ribu. Ratusan ribu saudara. Sangat mengkawatirkan kalau tidak segera diantisipasi.

Ibu Srimulayani juga berkata dengan wajah sedih di hadapan Komisi XI DPR. Tak nampak senyum cantik seperti biasanya. Dia serius sekali berkata, penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia diperkirakan bakal mencapai puncaknya pada akhir Mei 2020.

Jumlah pasien yang terpapar wabah corona diprediksi mencapai 95.000 orang di masa puncak tersebut. SMI pun menjadikan BIN dan UI serta ITB sebagai narasumber angka 95.000 itu.

Bayangkan, saudara. Jumlah itu engga kecil. Ini soal kemanusiaan. Rakyat yang harus kita lindungi. Apa arti uang kalau kita gagal melindungi rakyat.

Hari ini DKI berlaku PSBB, sesuai PP Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Covid-19 Keadaan genting saudara saudara.

Menteri kesehatan telah mengeluarkan surat persetujuan, pelaksanaan dilakukan oleh daerah sesuai PP 21. Apa artinya? mulai hari ini Jakarta berlaku Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Memang bukan lockdown saudara, tetapi esensinya sama dengan Lockdown. Pelanggaran atas PP21 itu adalah pidana. Ini engga main main. Semua butuh sumber daya uang yang tidak sedikit.

Nah, itu semua membutuhkan dana tidak sedikit. Kalau tidak ada dana maka sama saja kita membiarkan rakyat tanpa perlindungan dari wabah. Negara dalam keadaan genting.

Hak presiden keluarkan PERPPU. Karenanya DPR jangan lagi tunda pengesahan PERPPU No. 1/2020 tentang tentang Penanggulangan Covid 19 dan Penyelamatan Sistem Keuangan Nasional.

Kita butuh Rp. 405 Triliun dan itu perlu ada perubahan pagu defisit APBN dan perubahan UU BI agar bisa menyerap surat utang negara. Ingat, pemeritah sudah menerapkan PP21 untuk DKI.

Saat ini juga kita butuh dana besar. Terlambat? implikasinya sangat luas. Bantu ya DPR. Mohon segera sahkan PERPPU itu.

Memang begitu caranya minta uang sebesar Rp 405 Triliun kepada DPR. Kalau angka prediksi hanya di bawah 10.000 yang terkena COVID 19, tentu permohonan dana sebesar Rp. 405 triliun engga rasional.

Tapi kalau di atas 10 ribu jadi dasar hitungan, nah itu rasional gelontorkan dana. Engga usah kawatir dan panik. Itu hanya cara bagaimana mendapatkan uang. Pahamkan sayang.

by : Boyar Medhant

megazio [Harja Group]

About the Author: megazio [Harja Group]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.