close

Dana Bansos Covid Rawan Bancakan Korupsi

Para Kepala daerah, melarang penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) penanggulangan Covid-19. Bahkan Kepala Negara mewanti-wanti penyalahgunanya. Hukuman penjara seumur hidup, ancamannya.

Justru lebih ekstrem ancaman dari KPK. Pelakunya akan diseret hukuman mati.

Kalimat-kalimat ancaman tersebut terkesan hanya Paradoks. Bahkan memotensikan adanya dimasa mendatang yang menjilat ludah yang sudah dibuang.

Faktanya, di lapangan mulai terdengar adanya indikasi-indikasi terlarang itu. Misalnya, saat ini di level-level lingkungan dan dusun.

Para oknum Kepala lingkungan (Kepling) dan Kepala dusun (Kadus) mulai terendus. Mereka dituding melakukan pungutan liar (pungli) dana bansos.

Para Kepling dan Kadus bermental miskin ini punya sejumlah trik dalam menarik uang bantuan pemerintah atas kepada masyarakat -khususnya miskin – yang terdampak Covid-19.

Mulai dari istilah uang terima kasih. Bahkan dalil lainnya. Karena menilai telah berjasa mendaftarkan para warga selaku penerima bansos tsb.

Belum lagi misalkan, oknum Kepling ataupun Kadus mengutamakan pendaftaran calon penerima bansos dari lingkup sanak familinya. Bahkan, bukan tidak mungkin dirinya sendiri didata sebagai penerima.

Maka, sudah selaiknya daftar nama-nama penerima tidak hanya ditempel di kantor2 Kelurahan atau Kepala Desa, tapi juga ditempel pada sejumlah fasilitas umum dan fasilitas publik. Agar warga dapat melakukan pengawasan.

Tak ada panduan penggunaan dana APBN dan APBD dalam penyerapan anggaran ataupun pola penyaluran bansos.

Akibatnya, tehnik pelaksanaan hanya dilakukan masing-masing Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 di masing2 daerah.

Memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi virus korona (covid-19). Isinya agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Karena sporadis. Tentu anggaran bansos Covir-19 jadi rawan bancakan korupsi. Tanpa aturan hukum pengawasan penggunaan anggarannya.

Belum lagi, di beberapa daerah yang menghadapi tahun politik Pilkada pemilihan kepala daerah.

Pembagian paket bansos dapat dijadikan ajang pencitraan dan numpang kampanye diri para petahana yang hendak melanjutkan kekuasaannya.

Akhirnya masyarakat yang mesti menentukan nasib sendiri. Terlebih dengan penerapan pola herd immunity dengan sistem baru sosial, the new normal. Rakyat-lah yang harus menyelamatkan diri sendiri..

Sumber : Fajar Dame Harahap & Boyar Medhant

You May Also Like

megazio [Harja Group]

About the Author: megazio [Harja Group]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.