Dana Bansos Covid Rawan Bancakan Korupsi - Megazio

Home / Serba-serbi

Jumat, 29 Mei 2020 - 22:45 WIB

Dana Bansos Covid Rawan Bancakan Korupsi

Para Kepala daerah, melarang penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) penanggulangan Covid-19. Bahkan Kepala Negara mewanti-wanti penyalahgunanya. Hukuman penjara seumur hidup, ancamannya.

Justru lebih ekstrem ancaman dari KPK. Pelakunya akan diseret hukuman mati.

Kalimat-kalimat ancaman tersebut terkesan hanya Paradoks. Bahkan memotensikan adanya dimasa mendatang yang menjilat ludah yang sudah dibuang.

Faktanya, di lapangan mulai terdengar adanya indikasi-indikasi terlarang itu. Misalnya, saat ini di level-level lingkungan dan dusun.

Para oknum Kepala lingkungan (Kepling) dan Kepala dusun (Kadus) mulai terendus. Mereka dituding melakukan pungutan liar (pungli) dana bansos.

Para Kepling dan Kadus bermental miskin ini punya sejumlah trik dalam menarik uang bantuan pemerintah atas kepada masyarakat -khususnya miskin – yang terdampak Covid-19.

Mulai dari istilah uang terima kasih. Bahkan dalil lainnya. Karena menilai telah berjasa mendaftarkan para warga selaku penerima bansos tsb.

Belum lagi misalkan, oknum Kepling ataupun Kadus mengutamakan pendaftaran calon penerima bansos dari lingkup sanak familinya. Bahkan, bukan tidak mungkin dirinya sendiri didata sebagai penerima.

Maka, sudah selaiknya daftar nama-nama penerima tidak hanya ditempel di kantor2 Kelurahan atau Kepala Desa, tapi juga ditempel pada sejumlah fasilitas umum dan fasilitas publik. Agar warga dapat melakukan pengawasan.

Baca juga :  Anang Teringat Masa Lalu Setelah Cerai dari KD Hanya Miliki Ruko dan Uang Rp. 10 Jt

Tak ada panduan penggunaan dana APBN dan APBD dalam penyerapan anggaran ataupun pola penyaluran bansos.

Akibatnya, tehnik pelaksanaan hanya dilakukan masing-masing Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 di masing2 daerah.

Memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi virus korona (covid-19). Isinya agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Karena sporadis. Tentu anggaran bansos Covir-19 jadi rawan bancakan korupsi. Tanpa aturan hukum pengawasan penggunaan anggarannya.

Belum lagi, di beberapa daerah yang menghadapi tahun politik Pilkada pemilihan kepala daerah.

Pembagian paket bansos dapat dijadikan ajang pencitraan dan numpang kampanye diri para petahana yang hendak melanjutkan kekuasaannya.

Akhirnya masyarakat yang mesti menentukan nasib sendiri. Terlebih dengan penerapan pola herd immunity dengan sistem baru sosial, the new normal. Rakyat-lah yang harus menyelamatkan diri sendiri..

Sumber : Fajar Dame Harahap & Boyar Medhant

Share :

Baca Juga

Berita Daerah

Presiden Jokowi Sebut Arti Mudik dan Pulang, Cek Makna Kata Menurut KKBI dan Wikipedia

Serba-serbi

Download Lagu Pelangi dari Band Boomerang Beserta Kuci Gitar Chord

Bloger

Download Vlogger go Viral MOD Apk, Aplikasi para Youtubers

Serba-serbi

lirik lagu ngabuburit tim ricis

Berita Daerah

Resep Es Buah Aquarium: Cara Membuat es Buah viral Jajanan Ramadhan

Serba-serbi

[3.29 MB] Download Lagu Surrender – Natalie Taylor (Lyrics) Mp3 Beserta Lirik

Berita Daerah

Download Hot Syahrini: Tersebar Luas Melalui Akun Twitter @dcamacama

Serba-serbi

Tegar Menikah, Istri Tegar Septian Ternyata Seorang Janda Muda & Cantik