Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mulai berlaku efektif pada  tanggal 1 Juli 2019 dan harus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Satker K/L), selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis.

1. Proporsi UP

Dalam penggunaan kartu kredit pemerintah ini, Satker dapat menggunakan kartu kredit untuk belanja-belanja yang dibiayai dengan mekanisme uang persediaan (UP). Tagihan atas kartu kredit pemerintah ini dibayar oleh bendahara pengeluaran menggunakan UP yang dikuasainya.

UP Satker terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Sehingga UP KKP merupakan bagian dari UP yang dikelola oleh Satker. Adapun proporsi UP Tunai sebesar 60% dan proporsi UP KKP sebesar 40% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018.

Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP  tersebut dengan pertimbangan pertimbangan tertentu sebagaimana yang diatur dalam  PMK Nomor 196/PMK.05/2018.

Digunakan untuk belanja penyediaan layanan publik, pengadaan barang atau jasa publik, dan operasional pemerintahan.

3. Pembatasan Limit Kartu KreditKartu kredit pemerintah digunakan hanya untuk pembayaran kepada 1 (satu) penerima/rekanan maksimal Rp 50 juta per transaksi untuk kebutuhan operasional dan Rp. 20 juta untuk perjalanan dinas. Langkah mitigasi ini dilakukan bertujuan untuk meminimalkan risiko dari sisi penyalahgunaannya.

4. Siapa saja yang boleh menggunakan Kartu Kredit Pemerintah?

Pada prinsipnya, kartu kredit pemerintah digunakan oleh dua kelompok, yaitu pegawai yang tugasnya berbelanja kebutuhan sehari-hari perkantoran (dalam pemerintahan disebut Pejabat Pengadaan); dan, pegawai yang melaksanakan pembayaran biaya perjalanan dinas, seperti pembayaran tiket atau hotel.

Tidak sembarangan, pemegang kartu kredit harus ditetapkan oleh Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang. Untuk menjaga integritas, pemegang kartu kredit juga harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kartu kredit, dan bila terjadi penyalahgunaan bersedia untuk dituntut ganti rugi.

5. Tagihan harus dibayar sebelum jatuh tempo
Untuk mencegah adanya biaya bunga atau denda, tagihan kartu kredit dibayarkan sebelum jatuh tempo, tentu saja setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Pembayaran tagihan dilakukan dengan cara over booking dari rekening bendahara ke rekening bank penerbit kartu.

You May Also Like

megazio [Harja Group]

About the Author: megazio [Harja Group]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.