Cara Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah

Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satker untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.


Langsung aja ke Tujuan awal.,

Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan/pembayaran tagihan secara sekaligus setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Untuk mencegah adanya biaya bunga/denda, pembayaran kewajiban tagihan kartu kredit dibayarkan sebelum jatuh tempo.

Pertanggungjawaban pembayaran tagihan dilakukan dengan cara over booking dari rekening bendahara ke rekening bank penerbit kartu

Pemanfaatan kartu kredit pemerintah ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan simplifikasi dan modernisasi dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran.

Tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah, yaitu untuk:

  1. Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara
  2. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi
  3. Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan;
  4. Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Pemerintah dalam hal ini DJPB tentunya dalam melakukan berbagai kajian atas penggunaan kartu kredit pemerintah ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Berikut ini prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah:

  1. fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (flexibility) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC)/media daring.
  2. aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai.
  3. efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) Pemerintah dari transaksi UP.
  4. akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.

Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab. Pemerintah menunjuk administrator kartu kredit.

Administrator kartu kredit adalah pegawai/pejabat yang ditunjuk untuk melakukan administrasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah termasuk memantau transaksi belanja pemegang kartu kredit pada setiap periode tagihan dengan sistem yang disediakan bank penerbit.

Apabila ditemukan ketidakwajaran, administrator dapat mengaktifkan dan menonaktifkan kartu kredit. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah harus menyimpan semua bukti pengeluaran atas penggunaan kartu kredit dan menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar verifikasi, pembayaran tagihan serta pertanggungjawaban uang persediaan.

Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah yang selanjutnya disebut DPT Kartu Kredit Pemerintah adalah daftar hasil verifikasi PPK yang memuat informasi nama Pemegang kartu Kredit Pemerintah, nomor Kartu Kredit Pemerintah, jenis belanja barang, rincian pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

Penggunaan kartu kredit yang digunakan pemerintah hanya untuk pembayaran yang bersifat UP. Jadi, tidak semua uang belanja negara dibayar memakai kartu kredit.

Apalagi untuk membayar proyek infrastruktur, yang pembayarannya bisa mencapai puluhan miliar. Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan UP dilakukan pada belanja sebagai berikut:

  1. Belanja Pengadaan Keperluan Perkantoran
  2. Belanja Pengadaan Bahan Makanan
  3. Belanja Bahan
  4. Belanja Sewa
  5. Belanja Persediaan barang Konsumsi
  6. Belanja Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
  7. Belanja Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
  8. Belanja Bahan Bakar Minyak & Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
  9. Belanja Barang Perjalanan Dinas Jabatan untuk item, termasuk tiket, biaya Penginapan di Hotel atau tempat menginap lainnya, dan sewa kendaraan dalam Kota.

Satker hanya dapat melakukan perjanjian kerja sama pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP dengan Bank anggota Himbara dimana rekening Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dibuka dengan ketentuan:

a. Bank di luar Himbara belum termasuk sebagai Bank peserta uji coba, sehingga Satker dengan BP atau BPP di luar Bank Himbara belum dapat ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
b. Dalam hal terdapat perbedaan bank antara rekening BP dengan rekening BPP, maka BP/BPP agar mempertanggungjawabkan belanja barang dengan menggunakan kartu kredit atas beban masing-masing rekening BP/BPP tersebut, yang sebelumnya sudah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Satker dengan masing-masing bank tempat rekening BP/BPP berkenaan;
c. Perjanjian Kerja Sama dan mekanisme pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP yang dilakukan oleh BPP agar tetap mempedomani Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017;
d. Untuk mendorong penggunaan kartu kredit untuk belanja operasional dan belanja perjalanan dinas pemerintah, Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017.  Keempat Bank anggota Himbara antara lain:

  1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI)
  2. PT Bank Mandiri Tbk.
  3. PT Bank Negara Indonesia Tbk.(BNI)
  4. PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN)

You May Also Like

megazio [Harja Group]

About the Author: megazio [Harja Group]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.